Halaman

Selasa, 25 Desember 2012

Pendidikan Masyarakat


Nama : Fandy Gatra
Nim : F1D210099
Matkul : Psikokes
Pendidikan Masyarakat
Pendahuluan
Setiap individu dalam masyarakat merupakan potensi yang harus dikembangkan untuk mendukung dan melancarkan kegiatan pembangunan dalam masyarakat tersebut. Manusia sebagai individu, sebagaimana kodratnya memiliki sifat baik maupun buruk. Sifat-sifat yang kurang baik inilah perlu dibina dan dirubah sehingga melahirkan sifat-sifat yang baik lalu dibina dan dikembangkan. Proses perubahan dan pembinaan tersebut disebut dengan pendidikan.
Melalui pendidikan, manusia diharapkan menjadi individu yang mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk secara mandiri meningkatkan taraf hiudupnya baik lahir maupun bathin serta meningkatkan peranannya sebagai individu/pribadi, warga masyarakat, warga Negara dan sebagai khalifah-Nya.
Berbicara mengenai pendidikan tidak terlepas dari sudut pandang serta pendekatan yang digunakan. Untuk melihat pendidikan secara utuh maka diperlukan suatu pendekatan system, sehingga pendidikan dilihat secara menyeluruh dan tidak lagi parsial atau pragmatis.
Menurut Pannen (2001 : 1) pendidikan digambarkan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari subsistem-subsistem dan membentuk satu sistem yang utuh. Sistem pendidikan ini memperoleh input dari masyarakat dan lingkungan serta akan memberikan output bagi masyarakat dan lingkungan tersebut.
Sedangkan menurut UU SPN No. 20 Tahun 2003, Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Fungsi Pendidikan
1.      Pendidikan sebagai penegak nilai
Pendidikan mempunyai peran yang amat penting dalam kaitan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Pendidikan merupakan penegak nilai dalam masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa pendidikan memelihara serta menjaga tetap lestarinya nilai-nilai tersebut dalam masyarrakat. Untuk memelihara dan menjaga nilai-nilai ini dengan sendirinya dunia pendidikan harus selektif sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Masyarakat dapa melaksanakan kehidupannya secara tenang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan demikian nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tetap menjadi landasan bagi setiap anggota masyarakat.
2.      Pendidikan sebagai sarana pengembang masyarakat
Pendidikan dalam suatu masyarakat akan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Kiprah pendidikan tersebut sangat tergantung pada seberapa aktif dan kreatif para pendidik dalam masyarakat tersebut. Dalam hal ini biasanya para tokoh masyarakat, para guru dan para pendidik lain merupakan motor penggerak serta kemajuan masyarakat yang bersangkutan.
3.      Pendidikan sebagai Upaya pengembangan potensi manusia
Melalui pendidikan, diharapkan dalam potensi dalam diri individu akan lebih berkembang. Sehingga dengan hal ini perkembangan dalam masyarakat akan terus mengarah yang lebih baik dan tercipta generasi-generasi penerus yang lebih handal. Pengembangan kemampuan anggota masyarakat dalam menyiapkan generasi penerus merupakan tugas dan fungsi pendidikan yang paling menonjol.
Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat
Pembahasan mengenai hubungan satuan pendidikan dengan masyarakat yang biasa dikenal dengan istilah humas pendidikan pada dasarnya juga membahas mengenai pemberdayaan terhadap masyarakat itu sendiri lewat peran serta, keterlibatan dan partisipasinya terhadap pendidikan secara menyeluruh, baik itu mengenai pengertiannya secara konfrehensif, pengembangan, kebutuhan dan kepuasannya terhadap sesuatu yang berwujud (tangible) maupun tidak berwujud (intangible), atau juga deferensiasi daerah di mana mereka tinggal dan sebagainya.
Pembahasan tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan Bapak Malik Fadjar berkaitan dengan tujuan utama reformasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis masyarakat yaitu, pertama membantu beban tugas pemerintah dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan; kedua menstimulasi perubahan sikap dan persepsi terhadap rasa kepemilikan sekolah, tanggung jawab, kemitraan, toleransi dan kesediaan menerima perbedaan sosial dan budaya; ketiga mendukung inisiatif pemerintah dalam meningkatkan dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah melalui kebijakan desentralisasi; serta yang keempat adalah mendukung peranan masyarakat guna mengembangkan inovasi kelembagaan untuk melengkapi, meningkatkan mutu dan relevansi, pembukaan kesempatan yang lebih, peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
Jenis-jenis kegiatan Pendidikan hampir sama dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, misalnya seperti berikut ini :
1. Sosialisasi Pemberian ASI pada bayi
2. Program imunisasi rutin untuk semua balita
3. Senam Bersama
4. Kegiatan belajar bagi masyarakat buta huruf
5. Program Jumat bersih
6. Siskamling

Pentingnya Pendidikan
Pendidikan merupakan suatu proses, dimana proses tersebut dapat berlangsung dimana dan kapan saja, tidak hanya dalam lingkungan yang formal seperti di sekolah atau kampus karena pendidikan tidak hanya sekolah atau kuliah. Perkembangan seseorang mulai dari kecil, remaja sampai dewasa, di sekolah, di masyarakat dan di rumah merupakan proses pendidikan yang menyeluruh.
Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan memiliki hakikat memanusiakan manusia dengan mewujudkan pribadi yang merdeka.  Pendidikan dilatari tiga lingkungan pendidikan utama yang saling berkaitan yang disebut Tripusat Pendidikan yang terdiri atas lingkungan pendidikan yang diselenggarakan oleh:
1. Pemerintah, dalam bentuk persekolahan atau pendidikan formal;
2. Masyarakat, dalam bentuk kelompok belajar, komunitas belajar, atau pendidikan nonformal dalam hal ini Satuan Pendidikan Nonformal disebut Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
3. Keluarga dan lingkungan terdekat, ada yang menyelenggarakan komunitas belajar dan biasanya bekaitan dengan keagamaan, spiritual, seni, olahraga, dan keterampilan lokal. Pembelajaran dalam lingkup keluarga dan ketetanggaan atau lingkungan terdekat ini disebut dengan pendidikan informal.
Ketiga lingkungan belajar tersebut berperan penting dalam membangun kerangka fisik, mental, dan spiritual seseorang sehingga membentuk kepribadian dan karakter yang mandiri. Sejalan dengan tripusat pendidikan, pembinaan pendidikan masyarakat berperan dalam suatu proses di mana upaya pendidikan yang diprakarsai  pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat secara nonformal dan informal.
Permasalahan Pendidikan
Tidak meratanya pendidikan juga mengakibatkan kualitas masyarakat tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Padahal pendidikan merupakan faktor utama dalam membangun karakter bangsa dan faktor untuk menggerakkan perekonomian suatu bangsa.
Berdasarkan data, perkembangan pendidikan Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Menurut Education For All Global Monitoring Report 2011 yang dikeluarkan oleh UNESCO setiap tahun dan berisi hasil pemantauan pendidikan dunia, dari 127 negara, Education Development Index (EDI) Indonesia berada pada posisi ke-69. Indonesia kalah dibandingkan Malaysia (65) dan Brunei (34).
Selain itu, akses pendidikan di Indonesia masih perlu mendapat perhatian, lebih dari 1,5 juta anak tiap tahun tidak dapat melanjutkan sekolah. Sementara dari sisi kualitas guru dan komitmen mengajar terdapat lebih dari 54 persen guru memiliki standar kualifikasi yang perlu ditingkatkan dan 13,19 persen bangunan sekolah dalam kondisi perlu diperbaiki.
"Peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya dibutuhkan di kota-kota besar, tetapi juga di kota kecil dan tidak hanya di Jawa tetapi diluar Jawa. Apabila perbaikan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, maka tidak hanya kuantitas yang besar melainkan kualitas kesejahteraan masyarakat pun lebih baik sehingga mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia yang lebih baik," ujar Shafiq Pontoh, Head of Brand & Business Development SalingSilang dan Praktisi Social Media Campaign.
Tak hanya itu, karena pengambil kebijakan tidak sensitif untuk segera merespon mahalnya biaya pendidikan banyak sekolah-sekolah yang diswastanisasi karena malasnya pemerintah mengambil peran. Hal ini dibuktikan dengan anggaran pertahanan yang lebih besar daripada anggaran pendidikan. Seakan kembali ke jaman rimba yang kuat yang menang. Yang bermodal yang pinter. Selain dipicu oleh kurang responsifnya pengambil kebijakan juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi global yang telah mendominasi yaitu Kapitalisme.
Kapitalisme dengan konsep ekonomi liberalnya ingin menyebarkan sistemnya dengan instrumen pentingnya yaitu perdagangan bebas yang harus diterapkan oleh semua negara tak terkecuali negara berkembang, yang dikomandai oleh rezim WTO. Sistem ini telah memaksa sebuah negara untuk mencabut subsidinya yang memiliki tujuan perlindungan dan membuka pasar sebebas-bebasnya termasuk sektor publik yang seharusnya dikuasai pemerintah melalui privatisasi yang dijalankannya.
Setelah itu pemerintah dijadikan sebagai robot yang sepenuhnya menjamin berjalannya sistem ekonomi pasar. Dan selanjutnya didoronglah proses wirausaha dengan menjamin karya inovatif memiliki perlindungan hukum yang kuat yang sekarang dikenal dengan istilah hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual. Karya tersebut akhirnya memiliki nilai jual yang tinggi yang tak mampu lagi dibeli orang yang tak punya nyali karena kehabisan nasi. Rezim neoliberalisme telah menempatkan pengetahuan sebagai modal, dengan kekuatan globalnya yang membuat institusi pendidikan tak lagi mudah mengakses karya intelektual karena harus membeli hak cipta terlebih dahulu yang tentunya mahal.
Karena dasar dari proses pendidikan berbiaya mahal maka sekeluarnya nanti dari sekolah juga harus mampu mengembalikan modal yang telah digunakan untuk biaya sekolah. Akhirnya sekolah dinilai berdasarkan ekonomi, berdasarkan untung rugi. Hanya yang memiliki modal yang bisa mengecap sekolah dan yang tak memiliki modal hanya mampu menatapnya. Lagi-lagi orang miskin tersiksa di negeri sendiri, hanya menjadi korban mahalnya biaya pendidikan.
Selain itu sekolah juga dimanfaatkan sebagai sasaran para pengusaha, selain mengintervensi sekolah untuk memasukkan kurikulum yang cocok dan tepat bagi kepentingan dunia usaha juga ada yang secara khusus memanfaatkan untuk menjadi pemasok bagi kebutuhan sekolah mulai dari buku, seragam hingga peralatan lainnya. Sekolah sudah menjadi ladang bisnis yang menggiurkan.
Maka, tak salah jika sekolah yang sudah terasah dibawah kuasa modal ini hanya menghasilkan lulusan-lulusan yang hanya bisa melalukan kekerasan dengan teman-temannya ataupun lingkungannya dan memunculkan banyak pengangguran bahkan sekolah mampu meluluskan penjahat dan juga koruptor.
Kebodohan bukan berasal dari pendidikan.Adakalanya kebodohan itu disebabkan lemahnya ekonomi yang mengharuskan untuk tidak bersekolah.Karena pendidikan sudah tidak manusiawi dalam pandangan orang-orang tidak mampu(miskin).Pendidikan sudah menjadi semacam kapitalisasi sehinagga hanya orang -orang kaya saja yang bisa merasakannya.
Dapat dikatakan bahwa orang miskin belum tentu bodoh.Pernyataan itu merupakan bentuk perlawanan terhadap opini yang cenderung berkembang dalam bentuk public.Karenaada factor kemiskinan itulah, kehidupan mereka menjadi berubah seolah-olah dia dianggap orang yang tidak yahu apa-apa.
Bisa dikatakan bahwa factor kebodohan disebabkan mahalnya biaya pendidikan.pendidikan yang ada selama ini belum bisa menuntaskan kebodohan pada masyarakat.Kebijakan pendidikan dianggap semaki memperjelas jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.Dan semakin memperjelas pula antara yang pintar dan yang bodoh.Demikian inilah sesungguhnya gambaran yang terjadi pada pendidikan negeri ini.
Namun demikian, kesadaran pemerintah untuk bisa mengaplikasikan pendidikan untuk seluruh warga masyarakat tanpa pandang bulu belum bisa dilaksanakan. Padahal pendidikan merupakan sesuatu yang bisa mengangkat harkat dan martabat seseorang dari keter purukan. Seandainya hal itu dilakukan dengan penuh arif dan tanggung jawab oleh Negara, kemungkinan orang-orang miskin dapat mendapat angin cerah.
Yang terjadi dalam opini umum bahwa untuk menjadi orang pintar memang harganya mahal. Begitu juga dengan pendidikan. Petanyaanya adalah, bagaimana untuk bisa memintarkan orang-orang miskin apabila dituntut untuk menjadi orang pintar?
Setidaknya ada semacam gambaran realitas pada masyarakat tentang kehidupan sehari-hari bahwa untuk sekedar mencari makan saja susah, apalagi untuk biaya yang lainnya. Tentunya gambaran ini sudah bukan tabu lagi. Para orang tua yang tak mampu memasukkan anak-anak disekolah memaksakan mereka untuk bekerja mencari uang. Setiap hari pekerjaan anak-anak itu berkutat dengan kerja-kerja keras demi sesuap nasi. Dan pastinya tidak mungkin sanggup lagi memikirkan hal lain, khususnya pendidikan.
Kemiskinan dan pendidikan, kedua hal itu apabila tidak saling seimbang maka dapat memunculkan pihak ketiga yaitu kebodohan. Agar tidak terjadi problematika yang panjang, maka solusi mengatasi masalah itu bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup warga Negara tidak pas jika diterapkan pendidikan mahal. Mayoritas warga Indonesia adalah berada dibawah kelas menengah kebawah. Dan tentunya yang terjadi dibawah itu adalah orang-tidak mampu untuk biaya pendidkan. Jika mereka terus dibiarkan dalam kondisi seperti itu justru sangat membahayakan dikarenakan akan melestarikan kebodohan dan kemiskinan.
Pendidikan di indonesia
Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), jumlah penduduk tuna aksara dewasa usia 15-59 tahun berjumlah 7.547.344 orang atau 5,02% dengan disparitas gender yang makin membaik. Walau terjadi penurunan disparitas gender, penduduk tuna aksara perempuan tetap lebih besar dari laki-laki.
Pada tingkat provinsi, terdapat 9 provinsi dengan jumlah penduduk tuna aksara di atas 200.000 orang. Provinsi tersebut antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Banten, dan Kalimantan Barat. Pada tingkat Kota/Kabupaten terdapat 34 Kabupaten dengan jumlah penduduk tuna aksara di atas 50.000 orang. Bahkan terdapat dua Kabupaten dengan jumlah tuna aksara di atas 150 ribu orang, yaitu Jember (204.069) dan Sumenep (169.747).
Mencari sekolah murah apalagi berkualitas di negeri ini cukup susah. Dari sejak TK, SD, SMP, SMP hingga perguruan tinggi semua dikenakan biaya dengan beban yang cukup besar, mulai dari iuran sekolah, seragam, buku-buku, dan iuran lainnya. Hal ini menyebabkan hanya yang kaya saja yang memiliki kesempatan untuk pintar dalam mengenyam pendidikan.
Menempuh pendidikan adalah hak semua masyarakat, tanpa terkecuali . Namun, kenyataanya orang miskin seakan mengalami proses diskriminasi pendidikan dinegerinya sendiri, khususnya untuk bersekolah di sekolah pemerintah, sekolah negeri. Bahkan, program-program pembelajaran yang sebenarnyasudah mendapatkan bantuan pemerintah, ternyat masih menuntut masyarakat untuk memberikan dana sharing. Alhasil,masyarakat miskin pun tidak dapat menikmati pendidikan dengan maksimal.
Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas diri dan keluarganya. Bagaimana mungkin masyarakat miskin ini akan terentas dari kemiskinannya jika pikiran mereka masih disibukkan dengan biaya pendidikan dengan biaya pendidikan yang sedemikian tinggi? Tidak dapat di pungkiri, mereka adalah tanggung jawab kita bersama . Mereka adalah asset bangsa ini. Jika kualitas mereka baik, tentu saja kualitas bangsa inipun akan membaik.
Untuk memenuhi bagian yang belum sepenuhnya tersentuh pendidikan formal, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan keaksaraan, peningkatan budaya baca, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan pendidikan masyarakat. Melalui berbagai inisiatif beragam program ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat.
Usaha untuk meningkatkan mutu pelayananan pendidikan
1.      Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Pendidikan masyarakat juga berupaya mencegah kekambuhan ketunaaksaraan penduduk dewasa dan meningkatkan budaya baca dengan ‘membacakan masyarakat dan memasyarakatkan membaca’ melalui sinergi program pendidikan keaksaraan dengan perluasaan akses terhadap bahan bacaan. Layanan ketersedian bahan bacaan ini diwujudkan dengan perluasan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) pada tingkat kecamatan dan diperluas di ruang publik seperti pasar, mall, terminal, rumah ibadah, rumah sakit, panti sosial, dan ruang publik lainnya. Hingga saat ini terdaftar 6.350 TBM, temasuk TBM ruang publik dan Mobile.
2.      Rumah Pintar
Di samping PKBM dan TBM, terdapat juga Rumah pintar sebagai salah satu Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (SPNF-S) yang didisain dengan strategi pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi para warga belajar, terutama anak-anak berusia 4-15 tahun. Selain daripada itu, terdapat juga program-program kecakapan hidup untuk para ibu dan pemuda, kemampuan keorangtuaan (parenting) bagi para ibu muda dengan anak-anak usia dini, dan ketahanan pangan keluarga melalui pengadaan kemampuan kewirausahaan. Oleh karena itu, semua orang pada semua tingkat kelompok usia berpartisipasi dalam proses pembelajaran sepanjang hayat untuk memberdayakan masyarakat mereka sendiri. Program-program ini dibagi ke dalam 5 sentra, yaitu (i) Setra Buku; (ii) Sentra Komputer; (iii) Sentra Audio Visual; (iv) Sentra Permainan; dan (v) Sentra Kriya. Saat ini terdapat 261 Rumah pintar, 145 Mobil Pintar, 402 Motor Pintar, dan 3 Kapal Pintar yang beroperasi di Indonesia, termasuk 2 Mobil Pintar yang beroperasi di Lebanon.
3.      Revitalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Sebagai perbandingan perlu dicatat bahwa setelah jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki dan berakhirnya Perang Dunia ke II, pemerintah Jepang menganggap rekonstruksi pendidikan melalui sekolah atau pendidikan anak-anak tidaklah cukup untuk mengembalikan kejayaan Jepang. Kemudian diputuskan untuk membangun sebuah sistem pendidikan orang dewasa (pendidikan masyarakat) melalui Kominkan (Citizen’s Public Hall) untuk mengakomodasikan, menyatukan, dan melayani seluruh kebutuhan pendidikan bagi masyarakatnya, terutama layanan keterampilan bagi orang dewasa. Saat ini terdapat 17.143 Kominkan, melebihi perpustakaan umum (2.979) dan Sekolah Menengah Pertama (10.915). Kominkan dianggap berperan secara berhasil dalam memberdayakan masyarakat dan berkontribusi sangat signifikan dalam rekonstruksi pendidikan Jepang pada masa restorasi hingga saat ini.
4.      Gerakan Indonesia Berkibar
Sebagai salah satu wujud dari kepedulian terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, Putera Sampoerna Foundation mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung dalam Gerakan Indonesia Berkibar. Gerakan ini merupakan sebuah gerakan nasional yang mengajak peran serta korporasi baik swasta maupun BUMN, media, dan komunitas untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam memperbaiki pendidikan di Indonesia, dimulai di daerah dimana institusi tersebut beroperasi sehingga kualitas pendidikan yang baik dapat merata di seluruh negeri.
Gerakan Indonesia Berkibar adalah wadah kerjasama yang mengusung kerjasama pemerintah-swasta atau lebih dikenal dengan Public Private Partnership yaitu bentuk kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta untuk bersama-sama memperbaiki pendidikanserta untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan memilki daya saing tinggi dan mampu menjawab tantangan global.
Melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam Gerakan Indonesia Berkibar, maka kapasitas dan sumber daya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah, dapat dicapai. Mekanisme kerjasama dibangun dalam bentuk program pelatihan dan pendampingan untuk sekolah-sekolah yang didukung tenaga ahli, serta pendekatan berdasarkan hasil penelitian.
Hingga saat ini sudah tujuh provinsi dimana 23 mitra beroperasi yang sudah menyatakan keikutsertaan dalam Gerakan Indonesia Berkibar, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua. Putera Sampoerna Foundation optimis bahwa dengan dukungan positif dari berbagai pihak dalam Gerakan Indonesia Berkibar, semakin besar kesempatan masyarakat Indonesia dapat mendapatkan pendidikan berkualitas guna menghadapi tantangan global.
Penutup
Pendidikan merupakan salah satu kunci seseorang untuk meraih kesuksesan atau menentukan masa depan. Dengan pendidikan yang baik suatu Negara dapat mengurangi kemiskinan.Bangsa Indonesia sebagi salah satu Negara berkembang belum bisa maju selama belum bisa memperbaiki kualitas sumber daya manusianya.kualitas hidup bangsa bisa meningkat jika di tunjang dengan sistam pendidikan yang mapan. Dengan system pendidikan yang mapan memungkinkan kita berpikir kritis,kreatif dan produktif.
Sekali lagi kita harus mengakui bahwa orang miskin bukanlah orang bodoh. Mereka adalah kelompok orang dengan realitas tinggi pada pol apemikirannya. Mereka melangkah dengan pola kesadaran hidup yang snagat tinggi dan secara intensif melakukan perombakan atas diri dan kehidupannya agar menjadi lebih baik.satu kunci yang snagat mereka butuhkan, berilah kesempatan yang sama dan merata. Jika mereka mempunyai kesempatan yuang sama dan merata dengan orang lain, maka yakinlah bahwa mereka dapat memposisikan diri sebagaimana yang lainnya.Orang Miskin Bukanlah Orang Bodoh!
Untuk itu pemerintah harus bijak dan arif dalam menentukan kebijakan pendidikan. Pemerintah boleh memberlakukan biaya semahal mungkin demi suatu kualitas. Tapi jangan lupa sebagian masyarakat Indonesia adalah orang miskin. Pastinya yang paling diutamakan untuk mencapai tujuan itu adalah meningkatkan kemajuan ekonomi rakyat miskin. Apabila ekonomi mereka sudah bangkit, mereka bisa berpartisipasi dalam merasakan pendidikan sebagaimana lazimnya. Selain itu semakin menyempit jurang pemisah antara yang bodoh dan yang pintar.

Referensi
Eko prasetyo.2010. Orang miskin di Larang Sekolah. Resist Book.

Saroni, Muhammad.2011. Orang Miskin Bukan Orang Bodoh. Yogyakarta: Bahtera Buku
Laporan Bank Dunia: Education in Indonesia. (1998, September). From Crisis to Recovery.

Lembaga Pengembangan Manajemen Pendidikan. (1996). Model dan pedoman Peningkatan Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Pendidkan. Jakarta: LPPM

Makalah Konperensi Pendidikan Indonesia Mengatasi Krisis Menuju Pembaruan. (1999, February). Jalan Menuju Pembaruan Pendidikan: Sebuah Pendekatan Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat, Jakarta

Media MNPK NO. 6 TH. XX. (April 2000-Mei 2000). Manajemen Berbasiskan Sekolah di tingkat Pendidikan Dasar; oleh Jiyono.

Regional Educational Development and Improvement Project (Redip). (1999, November): Interim Report 1. Jakarta.

Reports to Unesco of the Internatinal Commission on Education for the Twenyfirst Century (1996). Learning The reasure Within.
http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/artikel-pendidikan-masyarakat
http://edukasi.kompas.com/read/2012/09/13/16333195/Pendidikan.Tak.Merata.Kualitas.Masyarakat.Tertinggal

Tidak ada komentar:

Posting Komentar